Sinergi, Polri dan Kejagung dalam penegakan hukum di Indonesia
JAKARTA, SINYALINDONESIA – Upaya memperkuat fondasi penegakan hukum nasional kembali ditegaskan melalui pertemuan antara Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., Senin (13/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, itu bukan sekadar agenda seremonial. Lebih dari itu, kedua pucuk pimpinan institusi penegak hukum tersebut menegaskan pentingnya menjaga sinergitas dalam kerangka criminal justice system atau sistem peradilan pidana terpadu.
Kapolri menyebut, komunikasi lintas institusi menjadi kunci untuk memastikan proses hukum berjalan efektif, akuntabel, dan berkeadilan.
“Silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya kita memperkuat koordinasi. Ke depan, hubungan antara Kepolisian dan Kejaksaan harus semakin solid sebagai satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana,” ujar Sigit.
Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah penguatan program kemitraan melalui pertukaran pendidikan antara jaksa dan penyidik Polri. Skema ini dinilai strategis untuk menyamakan perspektif sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan.
Menurut Sigit, kerap kali perbedaan sudut pandang dalam penanganan perkara muncul karena minimnya pemahaman lintas fungsi. Karena itu, integrasi pengetahuan menjadi penting agar setiap proses hukum berjalan selaras.
“Dengan adanya tukar-menukar pendidikan, diharapkan koordinasi menjadi lebih efektif dan kualitas penegakan hukum meningkat,” tegasnya.
Lebih jauh, Kapolri juga menepis adanya isu disharmoni antara Polri dan Kejaksaan. Ia memastikan, hubungan kedua institusi dalam kondisi solid dan akan terus diperkuat hingga ke level daerah.
“Tidak ada persoalan. Justru yang ada adalah komitmen bersama untuk terus menjaga sinergitas, baik di tingkat pusat maupun hingga provinsi dan kabupaten,” katanya.
Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa sinergitas antara Kejaksaan dan Polri sejatinya bukan hal baru. Ia menyebut, kerja sama tersebut telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia sejak lama.
“Ini bukan program baru. Dari dulu kita sudah bekerja bersama. Yang kita lakukan sekarang adalah memperkuat dan menyempurnakan,” ujar Burhanuddin.
Ia menekankan, kualitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kesinambungan proses sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Dalam rantai tersebut, peran penyidik dan jaksa tidak bisa dipisahkan.
“Hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Dan penuntutan yang baik akan melahirkan putusan yang berkualitas,” jelasnya.
Burhanuddin juga menggarisbawahi bahwa tujuan utama dari sinergi ini adalah menghadirkan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat.
“Kita ini satu kesatuan. Tujuan kita sama, yaitu memberikan rasa aman dan keadilan. Karena itu, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi penanda penting di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan profesionalisme aparat penegak hukum. Di era keterbukaan informasi, koordinasi antarlembaga menjadi krusial untuk menghindari tumpang tindih kewenangan maupun potensi konflik penanganan perkara.
Dengan penguatan sinergitas ini, Polri dan Kejaksaan diharapkan mampu menjawab ekspektasi masyarakat terhadap sistem hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga berkeadilan dan terpercaya.
Momentum ini sekaligus menjadi sinyal bahwa konsolidasi antarpenegak hukum terus bergerak ke arah yang lebih terintegrasi—dari pusat hingga daerah.(Nang/Humas).
Posting Komentar