PONOROGO, SINYALINDONESIA — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Petani, Peternak, dan Pekerja Lokal Kabupaten Ponorogo menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD dan Kantor Bupati Ponorogo, Jumat (3/7/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menyimpan sejumlah persoalan dalam tata kelola.
Dalam aksi itu, massa menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni mendukung keberlanjutan program MBG, mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi dalam program tersebut, serta meminta perbaikan sistem manajemen dan tata kelola agar lebih transparan dan akuntabel.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh DPRD Ponorogo serta Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Plt. Bupati Lisdyarita. Kedua pihak menyatakan sepakat untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut dan meneruskannya ke pemerintah pusat.
Di tengah gelombang aspirasi tersebut, suara dari pelaku lapangan turut mengemuka. Agus Zamroni, atau yang akrab disapa Abah Agus, salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nailan Slahung, menilai aksi tersebut sebagai langkah positif dan aspiratif.
“Program MBG ini sangat bagus karena menyasar pemenuhan gizi bagi pelajar, balita, ibu hamil, ibu menyusui hingga lansia. Meski hanya satu kali makan dalam sehari, program ini sangat dinanti oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Namun demikian, Abah Agus menyoroti adanya kelemahan dalam manajemen serta persoalan integritas dalam pelaksanaan program. Ia menilai, dugaan praktik korupsi di lingkup pengelolaan justru mencederai kepercayaan publik terhadap program yang sejatinya sangat dibutuhkan masyarakat.
“Yang diberi amanah seharusnya bisa menjaga dengan baik. Jangan sampai program ini justru menimbulkan citra buruk di mata rakyat. Bahkan muncul anggapan miring yang merugikan semua pihak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti dampak penghentian sementara distribusi MBG dengan alasan evaluasi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menghentikan program, tetapi juga memukul ekosistem ekonomi yang telah terbentuk.
“Penghentian ini berdampak luas. Mitra, relawan, supplier, petani, peternak hingga pelaku usaha kecil kehilangan pendapatan. Banyak yang kesulitan membayar angsuran kredit usaha, kendaraan, bahkan perumahan,” jelasnya.
Abah Agus menegaskan bahwa evaluasi tetap diperlukan, namun harus dilakukan tanpa mematikan roda ekonomi masyarakat kecil yang bergantung pada program tersebut.
“Perbaikan itu penting, tapi jangan sampai mematikan ekonomi rakyat. Pemerintah harus hadir memberi solusi,” katanya.
Ia pun berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional dapat memberikan kebijakan yang berpihak kepada pelaksana di lapangan, khususnya selama masa evaluasi berlangsung.
“Setidaknya ada kebijakan untuk memberikan sebagian hak, misalnya 50 persen dari kewajiban biaya, agar masyarakat tetap bisa bertahan,” pungkasnya.
Aksi damai ini menjadi refleksi bahwa masyarakat tidak hanya menuntut perbaikan, tetapi juga berharap program MBG tetap berjalan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil.(Nang/Red).
Posting Komentar