PONOROGO, SINYALINDONESIA – Polemik seputar pelaksanaan Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) XXXI tahun 2026 terus bergulir. Isu ketimpangan antara peserta berbasis anggaran pemerintah (APBD) dan kelompok gotong royong komunitas sempat mencuat. Namun, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edy, memberikan klarifikasi tegas.
Menurut Judha, narasi bahwa pelaku seni harus “melawan APBD” adalah tidak tepat. Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya hampir seluruh peserta mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah masing-masing.
“Sejatinya semua peserta itu disupport dari APBD atau pemerintah setempat. Ini bukan pertarungan tidak seimbang. Semangatnya tetap gotong royong untuk nguri-uri budaya adiluhung Reyog,” ujarnya Kamis, 18/6/2026.
Dinamika Baru Pasca Pengakuan UNESCO
Judha menjelaskan, munculnya kelompok-kelompok baru seperti Kiai Lodra tidak bisa dilepaskan dari dinamika pasca pengakuan Reog sebagai Warisan Budaya Tak Benda (ICH) oleh UNESCO. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Gubernur Khofifah Indar Parawansa, mendorong adanya wadah-wadah transmisi budaya.
Di kota-kota seperti Surabaya dan Sidoarjo, menurutnya, telah terbentuk kelompok seni yang merupakan gabungan sanggar, sekolah, dan komunitas. Tujuannya jelas: regenerasi dan penyebaran nilai-nilai Reyog lintas generasi.
“Kiai Lodra ini terbentuk melalui proses panjang. Mereka bahkan pamit secara resmi kepada Gubernur sebelum ikut festival. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba,” jelasnya.
Ia menambahkan, pola dukungan pemerintah daerah terhadap kontingen bukan hal baru. Kabupaten Wonogiri, Kota Surabaya, DKI Jakarta hingga Palembang juga mengirim peserta dengan dukungan resmi pemerintah atau institusi pendidikan.
“Ini praktik yang lazim. Bahkan sekolah pun pasti didukung komite dan wali murid. Jadi tidak bisa dipersepsikan sebagai ketimpangan,” katanya.
Technical Meeting: Tidak Ada Keberatan
Menanggapi tudingan ketidakadilan, Judha menekankan bahwa seluruh proses telah melalui mekanisme resmi, termasuk technical meeting yang diikuti semua peserta.
“Tidak ada satu pun peserta yang mempermasalahkan, baik dari sisi teknis maupun kepesertaan. Semua clear and clean,” tegasnya.
Ia menyayangkan munculnya polemik justru setelah festival berlangsung.
“Seharusnya kalau ada masalah, disampaikan sejak awal. Bukan setelah selesai baru gaduh. Ini tidak mencerminkan semangat kebersamaan pelaku Reyog,” tambahnya.
Penilaian Profesional dan Blind System
FNRP XXXI 2026 dilaksanakan selama empat hari dengan sistem penilaian oleh Dewan Pengamat. Judha memastikan proses penilaian dilakukan secara profesional dan objektif.
Penilaian dilakukan hanya berdasarkan penampilan di panggung, bukan proses latihan yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Bahkan, untuk menjaga netralitas, identitas peserta disamarkan.
“Di panggung hanya disebut nomor tampil, bukan nama grup. Jadi Dewan Pengamat menilai murni dari sajian,” jelasnya.
Juri Akademisi dan Bebas Konflik Kepentingan
Judha juga menepis tudingan bahwa juri tidak netral. Ia menegaskan bahwa pemilihan Dewan Pengamat dilakukan sangat selektif.
Komposisinya terdiri dari akademisi dan praktisi dengan latar belakang keilmuan kuat, termasuk doktor dan magister seni. Lebih penting lagi, tidak ada satu pun yang terlibat sebagai penggarap dalam grup peserta.
“Kalau juri itu nggarap salah satu grup, itu baru tidak netral. Tapi kami pastikan tidak ada. Bahkan dari Ponorogo sendiri ada yang tidak kami ambil karena sedang menggarap,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kepemilikan sanggar oleh juri tidak otomatis menjadi konflik kepentingan, selama tidak terlibat langsung dalam produksi karya yang dilombakan.
“Sepanjang tidak nggarap, tidak ada kepentingan. Yang dinilai adalah karya, bukan relasi,” tambahnya.
Menjaga Marwah Festival
Bagi Judha, FNRP bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang menjaga marwah budaya Reyog Ponorogo. Namun karena berangkat dari tradisi lomba, maka konsekuensi adanya juara harus diterima dengan sportif.
“Siapapun yang menang, itu hasil penilaian profesional. Kita harus hormati. Ini bagian dari sportivitas,” tegasnya.
Ia berharap polemik ini tidak merusak semangat pelestarian budaya.
“Festival ini milik bersama. Yang terpenting adalah bagaimana Reyog tetap hidup, berkembang, dan diwariskan ke generasi berikutnya,” pungkasnya.(Nang/Red).
Posting Komentar