 |
| Suasana kegiatan sosial di Posbakum di desa Bedikulon Bungkal bersama Hj. Atika Banowati, SH anggota DPRD Propinsi Jatim fraksi partai Golkar |
PONOROGO, SINYALINDONESIA – Upaya membumikan kesadaran hukum hingga ke akar rumput terus digencarkan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Golkar, Atika Banowati, menggelar sosialisasi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tingkat desa di Balai Desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Minggu (26/4).
Kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi formal. Di tengah kompleksitas persoalan sosial yang kerap bersinggungan dengan hukum, Posbakum didorong menjadi “pintu pertama” bagi masyarakat desa untuk mencari solusi—tanpa harus terjebak dalam kebingungan prosedur hukum yang berbelit.
Kepala Desa Bedikulon, Lukmanul Hadi, menilai kehadiran Posbakum dapat menjadi angin segar bagi masyarakat. Menurutnya, rendahnya pemahaman hukum seringkali menjadi pemicu konflik yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.
“Harapannya, masyarakat semakin paham hukum. Dengan begitu, persoalan-persoalan di tengah masyarakat bisa dihindari sebelum membesar,” ujarnya.
Ia menekankan, kesadaran dan ketaatan hukum bukan hanya soal aturan, tetapi fondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajibannya, potensi gesekan sosial dapat ditekan.
Senada dengan itu, Atika Banowati menegaskan bahwa Posbakum harus hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya di tingkat kabupaten atau kota, tetapi hingga desa. Baginya, akses terhadap bantuan hukum adalah bagian dari keadilan sosial yang harus dirasakan semua lapisan masyarakat.
“Masyarakat yang memahami hukum akan lebih mampu menjaga ketentraman dan kedamaian di lingkungannya,” kata Atika.
Lebih jauh, ia melihat Posbakum bukan sekadar tempat konsultasi, melainkan pusat edukasi hukum yang aktif. Dengan adanya pengurus Posbakum di tiap desa, masyarakat diharapkan tidak lagi ragu untuk mencari pendampingan saat menghadapi persoalan hukum, baik yang bersifat administratif maupun konflik sosial.
“Posbakum ini menjadi sentral edukasi. Di sana masyarakat bisa belajar, bertanya, dan mendapatkan pendampingan hukum yang tepat,” tambahnya.
Dalam perspektif politik, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi Partai Golkar untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat. Sosialisasi Posbakum tidak hanya membawa pesan hukum, tetapi juga menjadi medium komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.
Atika menegaskan, sinergi lintas level legislatif—mulai dari DPRD kabupaten, provinsi hingga DPR RI—menjadi kunci dalam menghadirkan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat itu nyata. Tidak hanya hadir saat dibutuhkan, tapi terus hadir secara berkelanjutan,” tegasnya.
Di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks, kehadiran Posbakum di desa menjadi langkah strategis. Bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mencegahnya sejak dini—membangun masyarakat yang sadar hukum, sekaligus memperkuat fondasi kerukunan sosial di tingkat paling bawah.
Penulis : Nanang
Posting Komentar