JAKARTA, SINYALINDONESIA – Pemerintah mulai mengubah cara kerja demi menekan konsumsi energi. Presiden Prabowo Subianto menyetujui kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta sebagai langkah strategis menghemat bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Kebijakan itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026). Pemerintah menargetkan penghematan konsumsi BBM hingga 20 persen, terutama dari sektor mobilitas harian yang selama ini menjadi penyumbang terbesar.
“WFH akan diterapkan satu hari dalam lima hari kerja. Ini berlaku untuk ASN pusat, daerah, hingga sektor swasta,” ujar Airlangga.
Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi juga sinyal perubahan pola kerja nasional. Pemerintah melihat mobilitas pekerja—yang setiap hari mengisi jalan-jalan kota besar—menjadi faktor signifikan dalam tingginya konsumsi BBM. Dengan mengurangi satu hari perjalanan kerja, beban energi nasional diyakini bisa ditekan tanpa mengorbankan produktivitas.
Di sisi lain, kebijakan ini membuka peluang transformasi budaya kerja yang lebih fleksibel dan adaptif. Dunia usaha didorong untuk berinovasi, memanfaatkan teknologi digital, serta membangun sistem kerja berbasis output, bukan sekadar kehadiran fisik.
Bagi masyarakat, kebijakan ini juga membawa dampak ganda. Selain menghemat biaya transportasi, WFH memberi ruang lebih bagi keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga. Namun, pemerintah tetap mengingatkan agar implementasi dilakukan terukur, agar pelayanan publik dan roda ekonomi tetap berjalan optimal.
Jika berjalan efektif, skema WFH ini bukan hanya menjadi solusi jangka pendek penghematan energi, tetapi juga fondasi menuju sistem kerja masa depan—lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.(Red/Berita satu).
Posting Komentar