Sulit Dikonfirmasi, Pejabat ATR/BPN Ponorogo Dituding “Alergi Media”

Megah, kantor ATR/BPN Ponorogo tapi sayang para pejabatnya sulit ditemui media 

PONOROGO, SINYALINDONESIA – Akses konfirmasi terhadap pejabat di kantor ATR/BPN Ponorogo kembali menjadi sorotan. Sejumlah awak media mengaku kesulitan menemui pejabat setempat saat hendak melakukan klarifikasi, terutama terkait sejumlah temuan dugaan persoalan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di beberapa desa.

Keluhan itu bukan tanpa alasan. Wartawan menyebut sudah beberapa kali mendatangi kantor maupun mencoba menghubungi pejabat terkait melalui pesan singkat. Namun, jawaban yang diterima kerap sama: dinas luar atau sedang sibuk.

Nama Richi Wahyu Nugroho, yang selama ini menjadi pintu komunikasi dengan media, juga disebut sulit ditemui. 

“Biasanya kami komunikasi lewat Kasubag Tata Usaha. Tapi beberapa waktu ini sulit sekali bertemu, bahkan pesan pun tidak dibalas,” ujar salah satu wartawan, Selasa (3/2/2026).

Saat awak media datang langsung ke kantor, petugas keamanan menyampaikan bahwa pejabat yang bersangkutan sedang berada di Kantor Wilayah. Di kesempatan lain, alasan berbeda kembali disampaikan—yakni tengah menerima tamu internal pegawai pindahan.

Padahal, menurut wartawan, waktu yang dibutuhkan untuk konfirmasi tak lebih dari lima menit. 

“Kami hanya ingin memastikan supaya berita berimbang. Kalau sulit seperti ini, terkesan seperti alergi terhadap media,” keluhnya.

Situasi tersebut memunculkan tanda tanya soal komitmen keterbukaan informasi di lembaga pelayanan publik. Program PTSL yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat seharusnya dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Konfirmasi dari pejabat berwenang menjadi bagian penting untuk menghindari simpang siur informasi.

Media, di sisi lain, memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang akurat dan proporsional. Tanpa ruang klarifikasi, potensi kesalahpahaman bisa melebar di ruang publik.

Hingga berita ini ditulis, pihak ATR/BPN Ponorogo belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan tersebut. Publik pun menanti, apakah pintu komunikasi akan kembali dibuka, atau justru tetap tertutup rapat di tengah tuntutan keterbukaan informasi.(Red/Rizal).