Bijak bermedia sosial, Kang Bupati Giri kukuhkan KKD Kabupaten Ponorogo, dihadiri KKD Propinsi Jatim

PONOROGO, SINYALINDONESIA - Pentingnya penyeimbang dalam hidup bernegara dari berbagai gempuran informasi yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa. Maka negara wajib hadir untuk menjadi penengah sekaligus pemberi solusi agar persoalan tidak berkepanjangan sehingga masyarakat hidup aman tentram dan damai.

"Tak bisa dipungkiri saat ini kita semua tidak bisa lepas dari dunia digital."ujar Arief Rahman, ketua harian KKD propinsi Jawa timur ketika memberi pembekalan kepada para pengurus KKD Kabupaten Ponorogo masa Bhakti 2023-2024 beserta para tamu undangan lainnya Rabu, 26/07/2023 di pendopo Kabupaten Ponorogo.

Sosialisasi dan pembekalan KKD Kabupaten Ponorogo bersama KKD propinsi Jawa timur 

Diketahui bahwa sebelum dikukuhkan/dilantik sebagai pengurus Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten Ponorogo diberi pembekalan materi dari Kominfo Propinsi dan KKD propinsi Jawa timur.

Dikatakan Arief Rahman, awal pembentukan KKD dilatarbelakangi banyaknya pengguna Internet melalui smartphone di Indonesia. Ada banyak informasi berseliweran yang kurang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak mengenal batas usia sehingga jika tidak ada kontrol maka akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan anak bangsa. Hingga akhirnya tercetus dibentuknya KKD.

Kang Bupati Sugiri Sancoko ketika memberi sambutan usai pengukuhan KKD Kabupaten Ponorogo 

"KKD ini merupakan lembaga pertama dan satu-satunya di Indonesia hanya ada di Jawa timur."terangnya.

Tentu saja, dengan dibentuknya KKD diharapkan mampu menjadi penyeimbang ketika menjumpai informasi hoax atau informasi yang berisi hasutan hingga berujung pada ujaran kebencian bisa meluruskan dengan baik sehingga tidak terjadi kegelisahan masyarakat dengan informasi tersebut.

Guna mendukung kerja KKD lebih optimal, maka dalam kepengurusan KKD Kabupaten Ponorogo membentuk 4 komisi yaitu : 

1. Komisi edukasi dan literasi

2. Komisi pertimbangan

3. Komisi data dan verifikasi

4. Komisi sosialisasi dan komunikasi

Sementara itu Sherlita, Kepala Diskominfo Propinsi Jatim mengaku sudah memiliki aplikasi pendeteksi informasi hoax sehingga pihaknya dengan mudah bisa menganalisa dalam waktu kurang dari 24 jam bisa memberi jawaban kepada masyarakat apakah informasi yang dimaksud hoak atau tidak.

"Kita berharap kepada diskominfo Kabupaten/kota bisa menggunakan aplikasi yang kita punya. Sehingga bisa lebih cepat dan mudah mendeteksi informasi hoak."terangnya.

Meski telah memiliki perangkat digital memadai, perang melawan informasi hoak dan ujaran kebencian menjadi tugas bersama dan oleh karenanya butuh campur  tangan banyak pihak untuk mengatasinya.

"Semoga dengan dikukuhkan KKD Kabupaten Ponorogo akan membawa dampak positif."tegasnya.

Sementara itu Kang Bupati sugiri Sancoko usai mengukuhkan KKD Kabupaten Ponorogo periode 2023-2024 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam KKD Kabupaten Ponorogo.

Dikatakan Kang Giri, KKD adalah lembaga yang mempunyai fungsi sebagai literasi, sosialisasi, dan advokasi, terkait dengan pemberitaan yang ada di media sosial, apakah itu disinformasi atau misinformasi, atau informasi hoax. 

"Harapannya dengan adanya KKD bisa berfungsi dengan baik untuk bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat di Ponorogo. Supaya lebih bijaksana didalam bermedia sosial, dan mengurangi berita hoax di media sosial," pungkasnya.(Nang).