Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda APBD tahun 2022
SINYALINDONESIA, PONOROGO - Diproyeksikan rancangan anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 mencapai 2,4 Triliun. Angka itu hampir mirip dengan APBD tahun lalu. Hanya saja, Fraksi PKS memberi apresiasi kepada eksekutif untuk proyeksi PAD tahun 2022 mencapai 289, 6 miliar dan itu artinya meningkat dibanding tahun lalu.
Hal itu terungkap melalui juru bicara fraksi PKS dalam pandangan umum fraksi PKS terhadap Raperda APBD tahun 2022 yang dibacakan oleh sekretaris fraksi PKS, Suharlianto pada rapat paripurna DPRD Kamis, 4/11 yang dihadiri Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko.
 |
| Suharlianto, sekretaris Fraksi PKS DPRD Kabupaten Ponorogo |
Namun demikian, fraksi PKS melihat masih banyak potensi pendapatan asli darah (PAD) yang belum digarap secara optimal dan jika mau maka itu akan meningkatkan PAD kabupaten Ponorogo. Seperti sektor pariwisata sesuai misi dan misi bupati Ponorogo yang mengusung ponorogo hebat.
"Telaga ngebel itu obyek wisata andalan pemkab. Selama ini kontribusi ngebel terhadap PAD kita cukup besar. Cobalah fokus untuk bersolek disana. Mulai akses jalan dan fasilitas pendukung di dalam ngebel."pinta Fraksi PKS kepada eksekutif serius.
Selain itu, fraksi PKS juga menyoroti soal plafon anggaran belanja daerah yang dianggap masih tinggi dari realisasi penggunaan sebenarnya.
"Saya mengamati anggaran untuk belanja pegawai selalu bersisa setiap tahunnya dan angkanya cukup besar. Cobalah dalam merencanakan lebih tepat dan akurat. Sayang aja. Mestinya anggaran itu bisa digunakan di sektor lain seperti jalan."tegasnya.
Disamping itu, fraksi PKS juga melihat data belanja daerah dalam anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) dari tahun ke tahun belanja modal yang biasanya sebagai salah satu jenis belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur persentasenya masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan anggaran kelompok belanja operasi.
Menurut FPKS dengan kecilnya anggaran belanja modal pasti akan menghambat pembangunan infrastruktur jalan, jaringan irigasi sehingga akan terdampak pula terhadap program pemulihan ekonomi.
"Kita berharap ini perlu menjadi perhatian yang serius terkait besaran proyeksi anggaran belanja operasi dan belanja modal, sehingga perlu dipertimbangkan kembali secara cermat, efektif dan tentu berdasarkan kemampuan keuangan daerah."ungkapnya.
Selanjutnya, menyikapi fenomena yang akhir-akhir terjadi dan rame diperbincangkan banyak pihak yaitu soal pasar legi yang menjadi kebanggaan bersama masyarakat Ponorogo tapi sepi pengunjung hingga membuat pedagang menangis karena dagangannya nggak laku.
"Fraksi PKS minta Pemkab Ponorogo untuk segera mencari solusi, inovasi dan terobosan terbaik supaya pasar legi bisa ramai karena pasar legi merupakan kebanggaan masyarakat Ponorogo."pintanya.
Disamping itu Fraksi PKS juga mendorong pemkab untuk membuka penjaringan dan pengisian perangkat desa yang sempat terhenti karena Pandemi covid19.(Nang).
COMMENTS