Plt. Kepala Rutan Ponorogo Jumadi bersama ketua DPRD dan perwakilan Kejaksaan Negeri Ponorogo ketika menghadiri acara Musrenbang RPJMD Ponorogo
PONOROGO, SINYALINDONESIA – Pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai menyiapkan arah pembangunan jangka menengah untuk lima tahun ke depan lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 yang digelar di Gedung Sasana Praja, Rabu (30/4/2025).
Forum strategis tahunan ini tak hanya dihadiri unsur eksekutif dan legislatif, tapi juga perwakilan instansi vertikal, termasuk dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Ponorogo.
Kehadiran Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Rutan Ponorogo, Jumadi, menjadi penanda penting bahwa urusan pemasyarakatan pun tak bisa dilepaskan dari agenda pembangunan daerah.
Ia datang sebagai representasi jajaran pemasyarakatan yang bersedia membuka ruang kolaborasi lintas sektor, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat rentan—termasuk warga binaan.
“Kami tidak berdiri sendiri. Peran kami bagian dari ekosistem pembangunan daerah. Pembinaan narapidana yang kami jalankan harus sejalan dengan misi sosial pemerintah daerah,” ujar Jumadi di sela-sela forum Musrenbang.
Musrenbang RPJMD sendiri merupakan forum resmi untuk menyerap aspirasi, menyelaraskan kebijakan, dan merumuskan langkah konkret pembangunan lima tahunan.
Forum ini menghadirkan unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari dunia usaha dan lembaga nonpemerintah.
Bupati Sugiri Sancoko dalam sambutannya menekankan pentingnya keterpaduan antar lembaga dalam menyusun arah pembangunan Ponorogo ke depan. Ia menyebut sinergi sebagai kata kunci untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“RPJMD ini bukan hanya milik pemerintah, tapi milik seluruh warga Ponorogo. Karena itu, partisipasi aktif semua elemen, termasuk instansi vertikal seperti Rutan Ponorogo, sangat kami apresiasi,” ujar Sugiri.
Menurut Jumadi, pembangunan bukan hanya soal infrastruktur atau angka pertumbuhan ekonomi. Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan harus menyentuh dimensi kemanusiaan dan pemulihan sosial, termasuk dalam hal pembinaan narapidana agar mereka siap kembali menjadi bagian produktif masyarakat.
Langkah Rutan Ponorogo untuk aktif dalam forum perencanaan pembangunan ini juga menjadi cermin perubahan paradigma dalam pelayanan publik.
Tak lagi sekadar penjara, tetapi menjadi lembaga pembina sosial yang menjalin koneksi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas masyarakat sipil.
Ke depan, Jumadi menegaskan pihaknya akan menjalin komunikasi lebih erat dengan perangkat daerah agar Rutan Ponorogo tak hanya jadi penerima kebijakan, tapi juga aktor yang ikut membentuknya.
Laporan keikutsertaan ini pun segera dikirimkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus komitmen strategis.
Keterlibatan Rutan Ponorogo di Musrenbang RPJMD menjadi langkah konkret untuk membangun jembatan antara dunia pemasyarakatan dengan program pembangunan daerah.
Sebuah upaya kecil namun penting untuk menegaskan bahwa tak ada satu pun elemen yang tertinggal dalam membangun Ponorogo yang inklusif, manusiawi, dan berkemajuan.
Penulis : Nanang
Posting Komentar