Face off jalan HOS Cokroaminoto menuai protes warga sekitar

0 0 Sabtu, 22 Mei 2021 Edit this post

LSM WKR bersama warga terdampak pembangunan face off jalan HOS Cokroaminoto, berharap pemerintah kasih solusi terbaik

SINYALINDONESIA, PONOROGO - Pembangunan face off Jalan Haji Oemar Said Cokroaminoto menjadi jalan icon layaknya jalan Malioboro di Jogjakarta terlihat tidak main-main. Namun, sampai saat ini masih manuai protes sejumlah lembaga, pengusaha dan warga sekitar. Sebab menurut beberapa lembaga, pengusaha dan warga sekitar, dari awal pembangunan face off Jl.HOS Cokroaminoto minim sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut Ahmad Sulchan, SH pengusahan galangan kayu warga Jl. Seram mengatakan bahwa dirinya setuju dengan adanya pembangunan face off Jl.HOS Cokroaminoto, namun dirinya juga berharap pebangunan tersebut tidak mengganggu perekonomian warga sekitar. ia mengeluhkan bahwa jalan untuk akses transportasi usahanya semakin sempit.

Menurut Ahmad Sulchan kepada awak media menjelaskan bahwa dulunya akses jalan masuk ke rumah dan usahanya selebar 6 Meter, dan sekarang di persempit menjadi sempit menjadi 4 meter. sehingga akses menuju tempat usahanya dank e rumahnya menjadi sulit.

Ahmad Sulchan juga berharap pemerintah daerah dalam hal menyikapi ini bisa bijak, dan keinginan masyarakat sekitar bisa di respon dan di pertimbangkan dengan baik. “ Supaya perekonomian masyarakat sekitar tidak terganggu dan bisa berjalan dengan sesuai harapan, “Terangnya saat di konfirmasi di depan usahanya, Jum'at (21/5/2021).

Sementara itu, Ketua LSM Warung Konsultasi Rakyat (WKR) Ponorogo, Budi Prayitno dalam hal ini juga mengatakan bahwa maksud dari pembangunan face off tersebut mungkin untuk memperindah tata ruang di kota tercinta, Ponorogo, serta memperbaiki perekonomian di tengah pandemi covid -19 saat ini. "Saya melihat pembangunan face off nampaknya kurang di kaji secara matang oleh Bupati Ponorogo dan lebih terkesan dipaksakan."ungkapnya.

Akhirnya yang terjadi, banyak diantara pedagang di lokasi tersebut kesulitan untuk menurunkan barangnya termasuk parkir juga sulit karena akan menimbulkan kemacetan.

Meskipun pemkab juga menyediakan kantong parkir, lanjut Budi Prayitno malah akan menambah biaya angkut barang dari lokasi parkir menuju toko pedagang. Itu terlihat dari beberapa pengusaha sekitar banyak yang mengeluh akan tetapi terkesan tidak di respon oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. (Nang)